Oleh: Achmad Nur Hidayat
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan menurut rilis terbaru Badan Pusat Statistik.
Angka ini menjadi kabar menggembirakan di tengah dunia yang sedang menghadapi perlambatan ekonomi, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian pasar keuangan global. Pemerintah menyebut capaian ini sebagai bukti ketahanan ekonomi nasional yang tetap mampu tumbuh di tengah tekanan global yang berat.
Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah pertumbuhan ini benar benar mencerminkan kesehatan ekonomi nasional yang kuat, atau justru hanya menutupi tekanan besar yang sedang bergerak diam diam di bawah permukaan?
Sebab ekonomi tidak cukup dibaca dari satu angka pertumbuhan. Ekonomi harus dibaca seperti kondisi tubuh manusia. Seseorang bisa tampak sehat dari luar, tetapi hasil pemeriksaan darah justru menunjukkan tekanan serius di organ dalamnya.
Indonesia hari ini menghadapi situasi yang serupa. Pertumbuhan ekonomi tampak tinggi, tetapi sejumlah indikator fundamental menunjukkan tanda kewaspadaan yang tidak boleh diabaikan.
Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 terutama ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh sekitar 5,1 persen dan lonjakan belanja pemerintah lebih dari 21 persen. Faktor Ramadan dan Idul Fitri ikut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun ketika pertumbuhan terlalu ditopang konsumsi jangka pendek dan stimulus fiskal, maka pertanyaan besarnya adalah seberapa kuat pertumbuhan ini dapat bertahan setelah momentum musiman berlalu.
Di saat yang sama, tekanan global justru semakin berat. Harga minyak dunia kembali bergerak naik akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dan terganggunya jalur perdagangan energi internasional.
Harga minyak Brent sempat kembali berada di atas 95 dolar AS per barel. Bagi Indonesia yang masih menjadi net importer minyak, situasi ini menciptakan tekanan ganda terhadap APBN dan nilai tukar rupiah.
Kenaikan harga energi global adalah ancaman serius bagi keberlanjutan subsidi energi nasional. Dalam APBN 2026, pemerintah masih mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, LPG, dan listrik.
Pada 2025 saja, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai lebih dari Rp430 triliun. Jika harga minyak dunia terus meningkat dan rupiah melemah, maka kebutuhan subsidi energi berpotensi melonjak jauh di atas target APBN.
Di sinilah persoalan besar mulai muncul. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata berdiri di atas fondasi fiskal yang mulai menghadapi tekanan berat.
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara memang tumbuh pada awal 2026, tetapi lajunya mulai melambat dibanding dua tahun sebelumnya.
Penurunan harga komoditas ekspor membuat penerimaan negara dari sektor sumber daya alam tidak lagi sekuat era booming komoditas 2022 sampai 2024. Pendapatan negara kini menghadapi tantangan serius karena kebutuhan belanja sosial, subsidi energi, dan pembayaran bunga utang terus meningkat.
Pada saat bersamaan, utang luar negeri Indonesia juga terus membesar. Data Bank Indonesia menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia telah mendekati 430 miliar dolar AS. Sebagian memang masih berada dalam batas aman terhadap PDB, tetapi kenaikan utang di tengah pelemahan rupiah menciptakan risiko fiskal yang nyata.
Karena utang luar negeri bukan hanya soal jumlah pinjaman, tetapi juga soal kemampuan membayar dalam mata uang asing. Ketika rupiah melemah, maka beban pembayaran utang otomatis ikut membesar.
Analogi sederhananya seperti seseorang yang memiliki cicilan rumah dalam dolar, tetapi gajinya dalam rupiah. Ketika kurs dolar naik, cicilan yang harus dibayar menjadi semakin berat walaupun jumlah utangnya tidak bertambah.
Rupiah sendiri saat ini berada dalam tekanan besar. Nilai tukar sempat bergerak di kisaran Rp17.300 sampai Rp17.500 per dolar AS akibat tingginya suku bunga Amerika Serikat dan keluarnya modal asing dari negara berkembang. Bank Indonesia harus menguras cadangan devisa untuk menjaga stabilitas pasar valas dan melakukan intervensi berkala di pasar keuangan.
Cadangan devisa Indonesia memang masih relatif kuat di kisaran 152 miliar dolar AS, tetapi tekanan global membuat ruang stabilisasi menjadi semakin mahal.
Bank Indonesia menghadapi dilema besar. Jika suku bunga dinaikkan terlalu tinggi untuk menjaga rupiah, maka pertumbuhan kredit dan sektor riil bisa melambat. Tetapi jika rupiah dibiarkan terlalu lemah, maka inflasi impor dan tekanan fiskal akan meningkat.
Di titik inilah jebakan tersembunyi pertumbuhan ekonomi mulai terlihat.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tampak sehat secara makro, tetapi banyak indikator mikro menunjukkan tekanan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.
Data OJK menunjukkan transaksi buy now pay later atau paylater tumbuh lebih dari 30 persen secara tahunan dengan nilai outstanding menembus puluhan triliun rupiah.
Pengguna terbesar berasal dari kelompok usia produktif 19 sampai 34 tahun. Ini bukan sekadar tren digital, tetapi sinyal bahwa sebagian masyarakat mulai mengandalkan utang jangka pendek untuk mempertahankan konsumsi.
Fenomena ini seperti seseorang yang terus makan mewah dengan kartu kredit meski penghasilannya stagnan. Dari luar tampak sejahtera, tetapi sebenarnya sedang meminjam kemampuan hidup dari masa depan.
Bank Indonesia juga mencatat rasio tabungan masyarakat kelas menengah terus mengalami tekanan. Banyak rumah tangga menggunakan tabungan untuk menutupi kenaikan biaya hidup. Harga pangan masih relatif tinggi, tarif transportasi meningkat, biaya pendidikan naik, dan cicilan rumah tangga semakin besar akibat suku bunga kredit yang belum turun signifikan.
Sektor riil pun belum sepenuhnya pulih. PMI manufaktur Indonesia beberapa kali mendekati zona kontraksi. Industri tekstil, elektronik, dan alas kaki menghadapi tekanan akibat membanjirnya impor murah dan lemahnya permintaan ekspor global. Beberapa kawasan industri bahkan mengalami penurunan utilisasi produksi di bawah 75 persen.
Kondisi ini menjelaskan mengapa masyarakat sering merasa kehidupan mereka tidak jauh membaik meski ekonomi tumbuh tinggi. Karena pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya berkualitas.
Sebagian besar pertumbuhan masih bertumpu pada konsumsi jangka pendek, belanja pemerintah, dan aktivitas ekonomi musiman.
Sementara fondasi produktivitas jangka panjang seperti industri, ekspor bernilai tambah, dan kualitas lapangan kerja belum tumbuh optimal.
Indonesia harus berhati hati terhadap jebakan pertumbuhan semu. Banyak negara berkembang pernah mengalami pertumbuhan tinggi selama beberapa tahun, tetapi kemudian terjebak krisis ketika utang membesar, nilai tukar melemah, dan subsidi fiskal tidak lagi mampu menopang ekonomi.
Kita tidak boleh mengulangi kesalahan itu.
Pemerintah harus menjadikan momentum pertumbuhan 2026 sebagai alarm untuk melakukan penguatan struktural. Reformasi fiskal harus dilakukan agar APBN tidak terlalu terbebani subsidi konsumtif jangka panjang. Subsidi energi perlu lebih tepat sasaran agar tidak menggerus ruang pembangunan produktif.
Industri manufaktur padat karya harus menjadi prioritas nasional karena sektor inilah yang paling mampu menciptakan pekerjaan dan memperkuat daya beli masyarakat. Ketergantungan terhadap komoditas mentah harus dikurangi melalui hilirisasi yang benar benar menciptakan rantai nilai dalam negeri.
Di sisi lain, pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperkuat perlindungan masyarakat terhadap jebakan utang konsumtif digital. Literasi keuangan harus menjadi agenda nasional sebelum fenomena paylater berubah menjadi krisis gagal bayar generasi muda.
Pada akhirnya, angka pertumbuhan 5,61 persen memang penting. Tetapi jauh lebih penting adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak berdiri di atas fondasi rapuh berupa utang membesar, rupiah melemah, subsidi membengkak, dan konsumsi berbasis kredit.
Karena ekonomi yang sehat bukan hanya ekonomi yang tumbuh tinggi di laporan statistik, tetapi ekonomi yang mampu memberikan rasa aman kepada rakyatnya.
Dan rasa aman itu hanya lahir ketika masyarakat memiliki pekerjaan yang stabil, daya beli yang kuat, harga energi yang terkendali, dan keyakinan bahwa masa depan mereka tidak sedang digadaikan untuk sekedar menyenangkan publik di satu masa leadership semata.
END
