Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik
Kalimat “kami capek miskin” yang diucapkan Bupati Nias Utara sebenarnya bukan sekadar ungkapan emosional. Itu adalah pengakuan jujur yang jarang terdengar dari ruang kekuasaan.
Dalam kalimat yang sederhana itu tersimpan kenyataan pahit: kemiskinan di banyak wilayah Indonesia bukan sekadar statistik. Ia adalah kelelahan sosial yang berlangsung beberapa tahun terakhir ini.
Justru karena terlalu jujur, kalimat itu terasa mengganggu.
Selama ini kita dibiasakan dengan satu narasi tunggal tentang Indonesia: ekonomi tumbuh, pembangunan berjalan, transformasi digital berlangsung, dan negara bergerak menuju kemajuan.
Pemerintah pusat lebih sering menampilkan wajah optimistis pembangunan—angka pertumbuhan, investasi, hilirisasi, kawasan industri, hingga agenda kecerdasan buatan.
Bahkan terakhir, pemerintah pusat membanggakan semua warga di Indonesia hidup dengan bahagia, warganya bahagia begitu juga elitnya bahagia.
Namun narasi tunggal itu tidak sepenuhnya mencerminkan realitas bangsa.
Indonesia pada kenyataannya seperti terbelah menjadi dua realitas.
Di satu sisi ada Indonesia yang hidup relatif nyaman—kota-kota besar dengan jalan tol, bandara modern, pusat perbelanjaan, dan ekosistem digital.
Sebagian masyarakat hidup stabil, menikmati akses pendidikan, kesehatan, transportasi, dan peluang ekonomi yang luas. Di ruang inilah narasi kemajuan nasional sering diproduksi.
Tetapi di sisi lain ada Indonesia yang berbeda. Indonesia yang masih berbicara tentang listrik yang tidak stabil, internet yang belum menjangkau desa, rumah yang tidak layak huni, dan jalan yang rusak.
Di wilayah ini, diskusi tentang artificial intelligence terasa seperti percakapan dari planet lain.
Indonesia kedua inilah yang diwakili oleh daerah-daerah 3T: terdepan, terluar, dan tertinggal dengan frase Kami Cape Miskin.
Ketika seorang bupati mengatakan “kami capek miskin”, ia sebenarnya sedang membuka tirai yang selama ini terlalu sering ditutup oleh statistik.
Lebih menarik lagi jika kita melihatnya dari sudut pandang data kemiskinan.
Badan Pusat Statistik menyebut angka kemiskinan Indonesia sekitar 8–9 persen atau sekitar 24 juta orang. Angka ini sering dipakai untuk menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil menekan kemiskinan.
Namun angka itu menggunakan garis kemiskinan nasional yang sangat rendah, sekitar Rp595 ribu per kapita per bulan. Artinya seseorang baru dianggap miskin jika pengeluarannya bahkan belum mencapai sekitar dua puluh ribu rupiah per hari.
Jika standar global digunakan, gambarnya berubah drastis.
Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan US$6,85 per orang per hari untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia. Dengan standar ini, sekitar 60 persen lebih penduduk Indonesia berada di bawah garis tersebut.
Artinya lebih dari 170 juta orang Indonesia hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan.
Jika dihitung dengan pendekatan yang lebih mutakhir, angka itu bahkan bisa mendekati 190 juta jiwa.
Dengan kata lain, jika ukuran kesejahteraan yang lebih realistis digunakan, maka masyarakat yang hidup dalam kondisi rapuh secara ekonomi bukanlah minoritas.
Mereka justru mayoritas.
Di sinilah ironi besar pembangunan Indonesia.
Negara sering merayakan keberhasilan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama sebagian besar warganya masih hidup sangat dekat dengan batas kerentanan ekonomi.
Satu guncangan kecil—harga pangan naik, kehilangan pekerjaan, sakit—bisa langsung mendorong mereka jatuh ke dalam kemiskinan.
Ketimpangan wilayah memperparah situasi ini.
Selama beberapa tahun terakhir ini, pembangunan Indonesia begitu masif, Kereta Api Cepat, LRT, IKN semuanya berorientasi kota-sentris.
Infrastruktur, industri, dan investasi lebih banyak terkonsentrasi di wilayah yang sudah maju.
Daerah-daerah di luar pusat pertumbuhan sering hanya menjadi penerima program, bukan pusat pembangunan itu sendiri.
Akibatnya kesenjangan wilayah menjadi struktural.
Di sebagian wilayah, negara hadir dalam bentuk tol, kereta cepat, kawasan industri, dan kota baru. Tetapi di wilayah lain, negara masih ditunggu dalam bentuk yang jauh lebih sederhana: listrik yang menyala, jalan yang layak, sekolah yang baik, dan layanan kesehatan yang memadai.
Itulah sebabnya gestur seorang bupati yang bersujud menjadi simbol yang kuat.
Ia bukan sekadar ekspresi pribadi, melainkan gambaran keputusasaan daerah yang merasa terlalu lama menunggu perhatian.
Lebih ironis lagi, jika dilihat dari jumlah wilayah dan penduduk, daerah yang menghadapi persoalan pembangunan paling berat sebenarnya bukan kelompok kecil.
Mereka tersebar luas di luar pusat ekonomi nasional.
Dengan kata lain, suara yang mengatakan “capek miskin” mungkin bukan suara minoritas.
Itu bisa jadi adalah suara mayoritas Indonesia yang selama ini tidak cukup terdengar.
Oleh karena itu peristiwa ini seharusnya menjadi alarm nasional.
Indonesia tidak bisa terus menerus mengandalkan narasi optimisme pembangunan tanpa secara serius mengatasi ketimpangan yang ada.
Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Tanpa pemerataan yang nyata, pertumbuhan hanya akan memperlebar jarak antara wilayah maju dan wilayah tertinggal.
Negara perlu melakukan koreksi besar dalam strategi pembangunan.
Pertama, pembangunan harus lebih berorientasi pada keadilan wilayah, bukan hanya efisiensi ekonomi. Infrastruktur dasar di daerah tertinggal harus dipercepat secara agresif.
Kedua, investasi harus mulai diarahkan ke wilayah perifer, bukan hanya mengikuti pusat pertumbuhan yang sudah mapan. Investasi seperti jalan tol, kereta api cepat semuanya itu ternyata berbayar dan menghasilkan gundukan utang yang besar.
Ketiga, kebijakan fiskal nasional perlu lebih berani memprioritaskan transformasi ekonomi daerah, bukan sekadar distribusi bantuan sosial.
Pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari tinggi gedung di kota besar, tetapi dari seberapa jauh kesejahteraan benar-benar menjangkau seluruh warga negara.
Kalimat “kami capek miskin” seharusnya tidak membuat kita defensif.
Kalimat itu adalah cermin.
Dan cermin itu menunjukkan sesuatu yang tidak selalu nyaman dilihat: bahwa perjalanan pembangunan Indonesia masih jauh dari selesai.
Pertanyaan sebenarnya bukan mengapa seorang bupati harus mengatakan itu.
Pertanyaan yang lebih jujur adalah: mengapa setelah hampir 80 tahun merdeka, Indonesia punya 8 orang Presiden namun masih banyak daerah yang merasa harus mengatakannya.
END
Sumber: https://achmadnurhidayat.id/2026/03/ketika-seorang-bupati-mengatakan-kami-capek-miskin/
