Syarifuddin Hafid: Menangani Persoalan Pendidikan Dibutuhkan Inovasi dan Komitmen Kuat Untuk Membawa Pendidikan ke Arah Yang Lebih Baik

H. Syarifuddin Hafid, SH

Terkait persoalan pendidikan ini, kata Syarifuddin menambahkan, perlu dilakukan terobosan-terobosan, agar akses pendidikan dapat dinikmati semua kalangan masyarakat, terutama masyarakat dari golongan kurang mampu. Salah satunya, kata dia, melalui program pendidikan gratis.

 

MAJALAHCEO.co.id, Palu – Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing global dan mampu memajukan bangsa dalam berbagai hal. Di Indonesia, kualitas pendidikan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dengan baik. Berbagai faktor, termasuk kualitas guru, infrastruktur, dan kurikulum, masih menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Perbaikan di bidang pendidikan menjadi salah satu perhatian sejumlah pihak. Untuk membawa pendidikan ke arah yang lebih baik, dibutuhkan inovasi dalam menangani persoalan pendidikan.

Calon anggota legislatif Provinsi Sulawesi Tengah terpilih H. Syarifuddin Hafid, SH, mengatakan, peningkatan mutu pendidikan menjadi determinan penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul, untuk membangun Sulawesi Tengah yang lebih baik, maju, sejahtera dan berkeadilan.

“ Ini menjadi tantangan kita semua, betapa pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam rangka menciptakan sumber daya manusia unggul, di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, yang tentu kita ketahui bersama bahwa Morowali dan Morowali Utara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang harus dikelola dengan baik dan benar,” kata Syarifuddin Hafid, kepada strategi network, Selasa 7 Mei 2024

Terkait persoalan pendidikan ini, kata Syarifuddin menambahkan, perlu dilakukan terobosan-terobosan, agar akses pendidikan dapat dinikmati semua kalangan masyarakat, terutama masyarakat dari golongan kurang mampu. Salah satunya, kata dia, melalui program pendidikan gratis.

“ Pendidikan gratis ini harus terus diperjuangkan, karena ada begitu banyak kisah miris yang menggambarkan anak-anak usia sekolah tidak bisa ke sekolah, diperlakukan tidak adil di sekolah/kampus, putus sekolah, dan tidak menerima ijazah, karena orangtua/wali tidak mampu membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah/kampus,” ujarnya

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Morowali ini mengatakan, meski Konstitusi dan UU mengamanatkan penerapan pendidikan gratis, minimal untuk pendidikan dasar, tidak semua kalangan masyarakat, termasuk para penyelenggara dan pengelola pendidikan memiliki suara bulat tentang hal tersebut.

Olehnya itu, Syarifuddin, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Morowali ini, berkomitmen untuk memperjuangkan pendidikan gratis, jika nanti sudah dilantik sebagai anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

“ Manfaat utama dari kebijakan pendidikan gratis adalah membuka akses terhadap pendidikan. Pendidikan gratis akan memungkinkan masyarakat dari semua latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap pendidikan bermutu,” tuturnya.

“Pendidikan gratis juga dapat mengurangi angka kemiskinan. Pendidikan merupakan faktor kunci dalam mengurangi angka kemiskinan, karena pendidikan memberikan individu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik dan meningkatkan status ekonomi mereka,” ujar Syarifuddin Hafid

Selain itu Syarifuddin menambahkan,  akses siswa ke fasilitas sekolah yang layak dan aman merupakan komponen penting dari infrastruktur pendidikan. Namun, masih banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, dan beberapa sekolah masih menghadapi masalah dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai.

“ Upaya ini harus dilakukan dengan kesungguhan dan konsistensi. Meningkatkan standar pendidikan di Indonesia merupakan hal yang sulit dan memakan waktu. Oleh karena itu, berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan para siswa sendiri, harus menunjukkan komitmen yang kuat,” pungkasnya.

[nug/red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *