MajalahCEO.co.id, Jakarta – Ekonom dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menegaskan PSN blok gas JTB ini merupakan contoh bahwa pemerintah itu tidak matang dalam merencanakan. Menurutnya, proses pembangunan yang relatif lama dan target yang juga belum tercapai membuktikan penetapan PSN ini bukan berdasarkan strategi.
“Tapi berdasarkan para pemilik kepentingan sehingga yang terjadi adalah karena ini bukan rules of law, tapi kepentingan orang-orang tertentu. Ini membuka peluang adanya pihak yang bersalah dalam dugaan korupsi atau penyimpangan terhadap aturan,” ujar Achmad dikutip dari Law-justice, Jumat (15/12).
Menurutnya, proyek JTB ini dibangun tanpa mempertimbangkan analisa pasar yang komprehensif. Pertamina dinilai tidak mengetahui pasokan gas bakal dialirkan kemana. Sehingga produksi terkesan mandek sampai sekarang.
“Nah saya kira ini terbukti tidak dilakukan suatu assesment yang proper. Ternyata sudah diproduksi, tapi demandnya tidak ada. Nah ini lagi-lagi menunjukkan suatu gejala bahwa ini proyek yang sebetulnya tidak menguntungkan untuk pertamina,” tutur dia.
“Proyek ini dasarnya bukan meritokrasi, tetapi dipaksakan oleh oknum-oknum tertentu dengan kedekatan dia bersama istana,” ia menambahkan.
Ia mewanti-wanti potensi kehilangan pendapatan dari blok gas JTB bisa melebihi temuan BPK. Sebab, lambannya produksi menjadi sinyal ada yang tidak beres dalam hal tata kelola.
“Cara-cara seperti ini sangat merugikan negara. Dan ini harus ada tersangkanya, apakah pimpinan proyeknya (atau) Pertamina yang salah memperhitungkan aspek bisnisnya,” kata dia.
Secara implisit, Achmad bilang aktor di balik pengadaan blok gas ini adalah Dirut Pertamina. Dari sana usul blok JTB diusul menjadi PSN.
“Konflik kepentingan bisa mulai dari situ. Karena mungkin dia ingin menyenangkan pihak tertentu sehingga dia mengambil atau menetapkan PSN itu. Yang kedua, siapa yang memilih direktur BUMN ini. Itu kan yang memilih Menteri BUMN dan dia punya kolega-kolega tertentu,” ucapnya.
[Jagad N]
