MAJALAHCEO.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap melanjutkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap menanggung beban utang proyek warisan pemerintahan sebelumnya.
Menurut Tanak, pernyataan politik tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Ia menuturkan, penyelidikan merupakan langkah awal untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam proyek tersebut.
“Sifat penyelidikan itu hanya untuk mengetahui apakah ada perbuatan tindak pidana. Kalau tidak ada, ya case closed,” kata Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11) lalu.
Jika hasil penyelidikan menemukan adanya indikasi korupsi, kata dia, KPK akan menyampaikan hasil tersebut kepada Presiden. Ia pun yakin Prabowo akan menghormati hasil penyelidikan lembaga antirasuah itu.
“Kalau ada, kita bisa sampaikan kepada Presiden. Ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada, tentunya Presiden juga akan menerima,” tegas Tanak.
Tanak menilai, Prabowo merupakan sosok yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi, sebagaimana tertuang dalam program Asta Cita poin ketujuh yang menekankan penguatan upaya antikorupsi.
“Saya yakin Presiden Prabowo adalah orang yang pro terhadap pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Tanak menegaskan bahwa KPK berwenang menyelidiki segala dugaan tindak pidana tanpa terkecuali. Ia menyebut penyelidikan justru penting untuk memberikan kepastian hukum kepada publik.
“Alangkah bagusnya kalau ada penyelidikan, supaya ada kepastian hukum. Ketika hasilnya memang tidak ada, ya masyarakat tahu bahwa memang tidak ada indikasi tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Meski begitu, Tanak enggan merinci siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan dalam penyelidikan proyek Whoosh tersebut.
“Sejauh ini memang sudah ada beberapa pihak yang dipanggil, tapi yang lebih tahu detailnya itu Pak Deputi. Kami pimpinan hanya menangani teknisnya saja,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta permasalahan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak dipolitisasi. Ia memastikan, akan bertanggung jawab soal permasalahan Whoosh yang belakangan ini menyita perhatian publik.
“Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang, mungkin ada pihak-pihak yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat,” ucap Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).
Kepala negara menyatakan dirinya sudah mempelajari persoalan Whoosh. Ia memastikan, akan bertanggung jawab sepenuhnya.
“Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, rakyat kita layani. Kita berjuang untuk rakyat kita, teknologi semua sarana itu tanggungjawab bersama. Dan itu diujungnya itu tanggungjawab Presiden RI. Jadi saya sekarang tanggungjawab Whoosh,” tegasnya.
Ia menekankan, proyek kereta cepat di seluruh dunia tidak bisa dikalkulasikan untung dan rugi. Menurutnya, transportasi umum harus dihitung manfaat bagi masyarakat.
“Whoosh itu semua public transport diseluruh dunia jangan dihitung untung rugi, rugi nggak. Hitung manfaat nggak untuk rakyat? Di seluruh dunia begitu. Jadi namanya public service obligation,” pungkasnya.
(Nur/JP)
