MAJALAHCEO.co.id, Jakarta – Sinyal dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk kereta cepat Indnesia-China mulai terang.
CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani membeberkan, rencananya pemerintah akan menerapkan Public Service Obligation (PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh.
Diketahui, KCJB tidak mendapatkan dana subsidi PSO, seperti moda transportasi lainnya.
“Kan tadi sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi memang Public Service Obligation-nya, yang ditanggung pemerintah, dan juga ada sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).
Menurut Rosan, rencana ini masih dimatangkan. Namun, kata dia, dipastikan pemerintah hadir untuk menanggung beban operasional dari kereta cepat ini, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang.
“ Itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk mass transportation itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk sarananya dan operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lainnya,” ungkap Rosan.
Subsidi PSO adalah subsidi yang diberikan pemerintah untuk memberikan layanan publik. Dengan adanya subsidi ini, maka akan meringankan harga tiket di tingkat konsumen.
(jgd/red)
