MAJALAHCEO.co.id, Jakarta – PT BNI Persero Tbk mengungkapkan hasil perhitungan mereka atas dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membongkar celengan negara Rp200 triliun di Bank Indonesia dan menggelontorkannya ke sejumlah bank negara.
Chief Economist BNI Leo Putera Rinaldy mengatakan berdasarkan perhitungan timnya, kebijakan tersebut bisa memberikan dampak berganda bagi ekonomi Indonesia hingga 1,58 kali lipat.
Namun efek sebesar 1,58 kali lipat itu hanya berdasarkan dana yang ditempatkan Purbaya di BNI saja.
Pernyataan tersebut disampaikan saat diskusi media bertajuk “BNI Economic Perspective: Navigating Shifts, Building Resilience” di Jakarta pada Jumat (24/10).
“Kami coba hitung berapa besar multiplier penempatan SAL yang disalurkan Kementerian Keuangan ke kredit dan ekonomi berdasar yang diterima BNI sendiri. Perhitungan kami multiplier impact-nya ke ekonomi 1,58 kali,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat diskusi media bertajuk “BNI Economic Perspective: Navigating Shifts, Building Resilience” di Jakarta pada Jumat (24/10).
“Kami coba hitung berapa besar multiplier penempatan SAL yang disalurkan Kementerian Keuangan ke kredit dan ekonomi berdasar yang diterima BNI sendiri. Perhitungan kami multiplier impact-nya ke ekonomi 1,58 kali,” katanya.
Purbaya memang menggelontorkan celengan negara Rp200 triliun yang selama ini mengendap di BI ke sejumlah bank negara.
Mengutip Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, celengan negara Rp200 triliun itu ditempatkan di lima bank negara.
Rinciannya adalah BRI mendapat Rp55 triliun, BNI mendapat Rp55 triliun, Bank Mandiri mendapat Rp55 triliun, BTN mendapat Rp25 triliun, dan BSI mendapat Rp10 triliun.
Leo mengatakan berdasarkan data yang dimilikinya, dana Rp200 triliun itu sudah tersalur hingga 60 persen atau sekitar Rp112 triliun sampai Rp114 triliun.
Meskipun baru 60 persen, penyaluran itu telah memberikan dampak terhadap pasokan uang di masyarakat.
Data Bank Indonesia menunjukkan uang beredar dalam arti luas (M2) naik menjadi Rp9.771,3 triliun atau tumbuh sebesar 8 persen secara tahunan pada September 2025.
Laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari capaian pada Agustus 2025 yakni sebesar 7,6 persen.
Namun ia menilai peningkatan pasokan uang itu saja belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Akselerasinya dari fiskal spending-nya juga harus cepat,” katanya.
Selain membahas efek dari kebijakan penempatan celengan negara di sejumlah bank negara, Leo juga berbicara tentang cara agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh tinggi dan merata.
Menurutnya, untuk bisa tumbuh tinggi dan merata, pemerintah harus menggenjot investasi meski saat ini tidak boleh mengabaikan komponen konsumsi domestik.
Hal itu perlu dilakukan karena saat ini konsumsi masyarakat menyumbang 54 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Sekarang kita fokus ke konsumsi untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap solid karena peran konsumsi ini 54 persen tidak apa-apa, tapi ke depan kalau pemerintah ingin lebih tinggi, investasi harus dipush karena investasi ini yang memiliki multiplier effect besar,” katanya.
Investasi yang didorong katanya perlu diarahkan kepada sektor yang efek penciptaan lapangan kerjanya tinggi.
“Untuk ini, mau tidak mau pemerintah harus melakukan reformasi struktural, perizinan usaha harus diperbaiki, infrastruktur harus diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki,” tegasnya, seperti dikutip dari cakrakrisna.com, Rabu (29/10/2025) malam.
(jgd/red)
