MAJALAHCEO.co.id, Jakarta – Dalam kurun waktu satu bulan, laporan tentang keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Yogyakarta lebih dari 1.000 siswa menjadi korban tepatnya pada Agustus 2025.
Adapun rincian kasus keracunan MBG yang terjadi di DIY sebagai berikut:
Di Sleman:13 Agustus 2025: Sebanyak 379 siswa dari empat SMP di Kapanewon Mlati (SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, SMP Pamungkas Mlati, dan SMP Negeri 3 Mlati) mengalami gejala keracunan seperti mual, pusing, dan diare setelah mengonsumsi menu MBG, diduga berupa rawon.
Sebanyak 18 siswa sempat dirawat inap, dan hasil uji laboratorium menemukan kontaminasi bakteri Escherichia coli, Clostridium species, dan Staphylococcus. Distribusi MBG di sekolah-sekolah ini dihentikan sementara untuk evaluasi.
Kasus terbaru [27/8/2025] terjadi di SMP Negeri 3 Berbah, Sleman, dengan 137 siswa dan beberapa guru mengalami gejala serupa setelah menyantap MBG. Dua siswa dirujuk ke puskesmas, tetapi tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Penyebab pastinya masih diselidiki.
Kasus di Kulon Progo [30 Juli 2025] Sebanyak 497 siswa dari SMP Muhammadiyah 2 Wates dan SMP Negeri 3 Wates mengalami keracunan dengan gejala sakit perut, muntah, dan diare setelah menyantap MBG. Satu siswa dirawat inap selama dua hari, dan hasil uji laboratorium menunjukkan kontaminasi bakteri pada makanan, muntahan, dan feses siswa. Pemkab Kulon Progo menanggung biaya pengobatan, dan Satgas MBG direncanakan untuk memperketat pengawasan.
Kasus-kasus ini diduga akibat kontaminasi bakteri seperti E. coli, Clostridium, dan Staphylococcus karena pengelolaan makanan yang tidak higienis, penyimpanan tidak sesuai standar, atau proses distribusi yang terlalu lama. Pakar dari UGM menyoroti bahwa produksi makanan dalam skala besar memerlukan pengawasan ketat pada setiap tahap, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi.
Distribusi MBG dihentikan sementara di sekolah-sekolah yang terdampak, sampel makanan diuji di laboratorium, dan pemerintah daerah membentuk Satgas MBG untuk meningkatkan pengawasan. BPOM juga didesak untuk terlibat lebih aktif dalam pengujian keamanan pangan.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional [BGN] Dadan Hindayana mengatakan akan melakukan perbaikan tata kelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi [SPPG].
“ Perbaikan tata kelola SPPG,” kata Dadan, dikutip dari Kompas.com, Kamis [28/8/2025] pagi.
[de/red]
