MAJALAHCEO.co.id, Medan — Bupati Asahan, H Surya, menyatakan, sebelum pemilihan presiden (Pilpres) 2024, operasional pintu tol Kisaran sudah bisa dilakukan karena sudah selesai dikerjakan.
“Tahun ini pintu tol Kisaran, Kabupaten Asahan, sudah selesai dikerjakan dan bisa dilalui sebelum Pilpres Februari 2024,” kata Bupati usai melaksanakan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam operasional pintu tol Kisaran, Senin (29/1/2024), di Aula Mawar Pemkab Asahan.
Namun, kata Bupati Asahan, operasional pintu tol Kisaran tersebut menjadi kewenangan langsung pemerintah pusat. Artinya, pemakaian jalan tol ditentukan oleh pemerintah. “Harapan kita tol Kisaran bisa digunakan sesuai rencana,” ucapnya.
Bupati didampingi Kapolres Asahan, AKBP Afdhal Junaidi, menjelaskan, pihaknya juga telah mempersiapkan dampak lalu lintas dengan dibukanya pintu tol Kisaran saat operasi Ketupat Toba, mulai dari rekayasa lalu lintas di beberapa titik yang dianggap rawan macet hingga antisipasi banjir.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Kapolres dengan jajarannya yang telah mengantisipasi kemacetan, dan tentunya hal ini sangat kami dukung. Begitu juga kepada pihak terkait untuk turut mendukungnya,” sebut Bupati Surya, sembari mengatakan saat OPS Ketupat Toba pintu tol juga bisa digunakan.
Bupati juga menyebutkan, akses jalan mulai dari pintu tol Kisaran hingga Simpang Katarina akan dilebarkan tahun ini juga, begitu juga dengan jalan yang rusak akan diperbaiki.
“Saya minta masyarakat agar bisa membantu proses pelebaran jalan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Asahan sangat mendukung operasional pintu tol Kisaran dibuka, apalagi saat menyambut OPS Ketupat Toba 2024. Namun diharapkan semua fasilitas terkait hal tersebut bisa dipenuhi.
“Kami mohon bantuan seluruh stakeholder terkait, kita harus bekerja sama untuk menyukseskan proyek nasional ini,” ucap Kapolres, sembari berharap rapat yang digelar berbuahkan hasil yang baik, seperti dikutip dari medanbisnisdaily.com, Senin (29/1/2024).
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Balai besar Pelaksanaan Jalan Nasional, pihak PT PP, PT Hutama Karya, Kapolsek, OPD, camat, lurah, dan sejumlah pihak perusahaan serta pihak lainnya.
(KTS/rel)
