Oleh Achmad Nur Hidayat — Ekonom & Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta
Pemerintah dan DPR menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sekitar Rp87,4 juta per jamaah—turun kira-kira Rp2 juta dari musim sebelumnya.
Di atas kertas, ini kabar baik. Namun publik berhak bertanya: apakah pemangkasan biaya ini akan menurunkan mutu layanan?
Dan adakah kaitannya dengan efisiensi anggaran kementerian lain?
Pertanyaan tersebut penting karena BPIH bukan sekadar angka; ia menyangkut martabat pelayanan, rasa aman, dan pengalaman ibadah jutaan warga.
Saya merumuskan masalahnya begini: penurunan biaya hanya sehat bila bersumber dari efisiensi struktural—pengadaan yang transparan, kontrak yang kompetitif, dan proses yang rapi—bukan dari memangkas layanan inti yang dirasakan langsung jamaah.
Gagasan jawabannya: kita bisa menurunkan biaya tanpa menurunkan mutu dengan mengunci standar layanan, membuka data biaya, dan mengelola “nilai manfaat” secara hati-hati.
Dalam struktur sekarang, Bipih yang dibayar jamaah sekitar Rp54,19 juta, sisanya ditopang nilai manfaat yang dikelola BPKH.
Penurunan Rp2 juta harus jadi momentum memperbaiki tata kelola, bukan sekadar menambal selisih dari dana manfaat.
Layanan Jamaah Tidak Boleh Turun?
Bayangkan secangkir kopi. Kita ingin mengurangi gula (biaya) tanpa mengurangi rasa (layanan).
Itu hanya mungkin bila yang dipangkas adalah “lemak”, bukan “biji kopi”.
Dalam haji, “biji kopi” adalah enam hal: jarak dan kualitas pemondokan di Makkah–Madinah, ketepatan dan kenyamanan transportasi, kualitas konsumsi, keselamatan dan kenyamanan di Arafah–Muzdalifah–Mina, layanan kesehatan yang responsif, serta kepastian logistik living cost.
Bila penurunan biaya menyasar inefisiensi—misalnya duplikasi proses, kontrak yang tidak kompetitif, atau pengaturan rute bus yang boros—maka jamaah tak semestinya merasakan penurunan layanan.
Kuncinya ada pada indikator yang terukur dan diawasi publik. Standar Layanan (SLA) perlu dipublikasikan sebelum keberangkatan: radius hotel dari Masjidil Haram, waktu tempuh bus antartitik, suhu dan kepadatan tenda Mina, rasio tenaga medis per seribu jamaah, waktu respons medis, serta kualitas dan higienitas konsumsi.
Lalu selama operasional, tampilkan dashboard harian yang memperlihatkan capaian dan pelanggaran SLA.
Kontrak harus berbasis kinerja—ada bonus bila melampaui standar, ada penalti bila terlambat atau di bawah mutu.
Terakhir, aktifkan umpan-balik jamaah melalui aplikasi resmi agar keluhan yang sahih menjadi data perbaikan near real-time.
Dengan tiga baut penguat ini, efisiensi biaya akan terasa sebagai pembenahan, bukan pengurangan.
Apakah Ada Korelasi dengan Efisiensi Kementerian Lain?
Secara akuntansi, BPIH bukan pos belanja lintas kementerian yang bisa dipindah-pindah. Namun secara ekosistem, ia sangat dipengaruhi kebijakan sektor lain.
Harga dan ketersediaan avtur terkait kebijakan energi dan BUMN; slot bandara, biaya navigasi, dan ground handling bersinggungan dengan Kementerian Perhubungan dan operator kebandarudaraan; kerja sama antarnegara mempengaruhi harga tenda dan akomodasi di Saudi; aspek kesehatan berkorelasi dengan kesiapan Kementerian Kesehatan.
Maka korelasi yang relevan adalah policy linkage, bukan transfer anggaran: semakin efisien dan transparan sektor-sektor tersebut, semakin terkendali tekanan biaya haji.
Di sini saya menekankan coordination gains. Sinkronisasi perencanaan penerbangan, logistik darat, dan layanan kesehatan akan mengurangi waktu tunggu, membaikkan turnaround, serta memangkas biaya tersembunyi.
Kompetisi katering yang sehat dan time slot yang presisi di bandara dapat menghasilkan kontrak lebih efisien tanpa mengorbankan mutu.
Jadi, meski tidak linier, penyesuaian biaya haji dapat berjalan seiring dengan perbaikan efisiensi di kementerian lain melalui koordinasi dan transparansi biaya.
Nilai Manfaat Bukan Alasannya, Tata Kelola Jawabannya
Keberlanjutan finansial haji bertumpu pada dua pilar: disiplin biaya dan kinerja investasi nilai manfaat.
Di tahun ketika kurs melemah atau harga avtur naik, nilai manfaat berperan sebagai peredam guncangan.
Namun peredam ini tidak boleh menjadi “selimut nyaman” yang menutupi kebocoran proses. Karena itu, penurunan Rp2 juta harus ditautkan pada perubahan kerja yang spesifik: renegosiasi kontrak berbasis benchmark regional, konsolidasi penyedia jasa, optimasi rute transportasi, dan digitalisasi end-to-end dari manifest penerbangan hingga distribusi konsumsi.
Publik berhak tahu komposisi biaya—berapa porsi akomodasi, transportasi, konsumsi, Armuzna, layanan kesehatan, dan overhead—agar perdebatan bergeser dari “katanya turun” menjadi “terbukti efisien”. Ketika sumber efisiensi jelas, kepercayaan akan tumbuh dan tradisi perbaikan berkelanjutan bisa dijaga.
Solusi dan Penutup: Turun Biaya, Naik Standar
Saya mengusulkan empat langkah praktis.
Pertama, tetapkan dan umumkan SLA yang mudah dipahami jamaah.
Kedua, sediakan dashboard harian selama operasional untuk menunjukkan capaian layanan.
Ketiga, terapkan open contracting data untuk akomodasi, transportasi, dan katering—mengumumkan pemenang, nilai kontrak, dan evaluasi pascapelaksanaan.
Keempat, lakukan after-action review independen yang mengaitkan penghematan dengan perbaikan proses secara rinci.
Penurunan BPIH menjadi sekitar Rp87,4 juta adalah sinyal bahwa efisiensi bisa dilakukan.
Namun kebijakan ini baru sempurna bila dibaut dengan transparansi, akuntabilitas, dan keberanian memperbaiki tata kelola.
Tujuan kita bukan sekadar “murah”, melainkan “adil dan layak”: adil karena beban jamaah proporsional dan dana manfaat dikelola dengan hati-hati; layak karena layanan yang dirasakan setara dengan kehormatan ibadah yang ditunaikan.
Jika resep ini konsisten dijalankan, pengurangan Rp2 juta hari ini menjadi awal tradisi baru: biaya yang rasional, layanan yang naik kelas, dan tata kelola yang membuat publik tenang.
End
https://achmadnurhidayat.id/2025/10/menurunkan-ongkos-haji-2026-rp2-juta-adakah-lagi-yang-bisa-di-efisienkan/
