MAJALAHCEO.co.id, Jakarta – Persoalan kemiskinan kerab menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berbagai cara dilakukan untuk menekan angka kemiskinan. Salah satumya program kesejahteraan rakyat.
Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif, terkoordinasi, dan spesifik sesuai dengan kondisi lokal.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Syarifuddin Hafid, SH.,MH., mengatakan persoalan kemiskinan di Sulteng, harus menjadi fokus bagi pemerintah, tidak hanya Gubernur atau perangkat pemerintah di lingkung provinsi, namun juga harus menjadi perhatian khusus bagi setiap kepala daerah di Sulteng.
“ Pemerintah daerah berada di garis depan dan paling memahami akar permasalahan kemiskinan di wilayahnya, termasuk data demografi, potensi ekonomi lokal, serta hambatan spesifik seperti infrastruktur yang kurang memadai atau akses pendidikan yang sulit. Kita harus sama-sama melihat akar masalahnya untuk kemudian mencari solusi dalam mengatasi kemiskinan di Sulteng ini,” kata Syarifudin Hafid, Senin (3/11/2025).
Menurut politisi partai Demokrat ini, dengan pemahaman lokal tersebut, Pemda dapat merancang program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan relevan, daripada sekadar menerapkan program nasional secara seragam di semua daerah.
“ Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang melibatkan berbagai sektor baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Pemda memiliki peran sentral untuk mengkoordinasikan dinas-dinas terkait agar program penanggulangan kemiskinan berjalan sinergis,” terangnya.
Pemerintah daerah, kata Syarifudin, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak yang berkelanjutan.
“ Upaya pengentasan kemiskinan bisa ditempuh melalui langkah jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh sektor,” ujarnya.
Kalau kita mau keluar dari kemiskinan, kata Syarifudin, maka masyarakat harus punya pendapatan. Karena itu mereka perlu diberdayakan lewat pendidikan dan pelatihan agar bisa bekerja dan mandiri. Selain itu, pentingnya menjaga stabilitas daerah sebagai kunci menarik investasi dan membuka lapangan kerja baru.
“ Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan memperkuat fondasi ekonomi di Sulteng, menekan angka pengangguran, dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan,” pungkasnya.
(jgd/red)
