KINERJAEKSELEN.co, Jakarta – Dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo Subianto menyerukan pemberantasan segala bentuk praktik korupsi yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional.
Ditegaskan presiden Prabowo, bahwa budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran harus dihapuskan karena merugikan negara dan rakyat. Ia menegaskan bahwa aparat pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan.
Semangat Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi mendapat dukungan dari Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto.
Mulyanto sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo pada penutupan Munas VI PKS di Jakarta, Senin (29/9), bahwa korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap yang memprihatinkan. Apalagi korupsi yang setengah resmi di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Presiden Prabowo menyatakan bahwa dari upaya penindakan korupsi sektor tambang saja sudah dapat dihemat uang ratusan triliun rupiah, yang dapat digunakan untuk membiayai proyek strategis nasional.
Berpijak dari komitmen Preiden, Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat untuk memaksimalisasi upaya pemberatasan korupsi di sektor pertambangan tersebut.
“Rakyat sudah menunggu lama sikap tegas pemerintah soal ini,” kata Mulyanto Selasa (30/9/2025), dikutip dari parlementaria.com.
Mulyanto menyarankan pemerintah segera terbitkan surat keputusan pembentukan Satgas Terpadu Pemberantasan Tambang Ilegal, yang sudah lama ditunggu publik.
“Karena Satgas Terpadu tak kunjung terbentuk, Pemerintah dinilai publik tidak sungguh-sungguh dalam menuntaskan masalah mafia tambang ilegal yang dibeking aparat, bahkan pejabat tinggi berbintang,” tambah Mulyanto.
Mulyanto menyebut sentralisasi kewenangan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui revisi UU Minerba, mesti diimbangi dengan pengelolaan perizinan dan pengawasan yang baik, agar penambangan ilegal ini tidak semakin merebak, apalagi di tengah kondisi keuangan negara yang semakin ketat.
Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 minta aparat penegak hukum berani mengusut dugaan permainan tambang termasuk kasus tambang “blok Medan”, yakni tambang nikel milik anak dan menantu mantan Presiden Jokowi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku.
Sebelumnya, hal tersebut terungkap dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, 31 Juli 2024.
“Pemerintah harus berani mengungkap kasus-kasus tambang ilegal tersebut. Jangan pandang bulu. Kalau ini dilakukan tentu akan menumbuhkan optimisme publik. Apalagi Kabinet Presiden Prabowo sudah berjalan mencapai hampir satu tahun,” tegas Mulyanto, seperti dikutip dari parlementaria.com, Jumat (3/10/2025) pagi.
[rus/rel]
